Cinetalk: Optimisme Abduh Aziz untuk Kemajuan Ekosistem Film

Sumber : https://qubicle.id/story/cinetalk-optimisme-abduh-aziz-untuk-kemajuan-ekosistem-film

Perum Produksi Film Negara (PFN) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang punya sejarah panjang di negeri ini sejak zaman Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan, PFN telah menghasilkan banyak karya film hingga di awal periode 1990an. Salah satu karya fenomenalnya adalah serial boneka Si Unyil yang dulu tayang di layar TVRI.

Perum PFN kini dipimpin oleh M. Abduh Aziz. Ia telah lama dikenal sebagai praktisi dalam industri film, baik sebagai produser, sutradara, juga penulis naskah film cerita hingga dokumenter. Slate mendapat kesempatan untuk berjumpa dan berbincang dengannya. Berikut cuplikannya.

Sudah lama berkecimpung di dunia film, tapi baru kali ini duduk di BUMN mengurus PFN. Bagaimana awalnya bisa terpilih?

Karena bidangnya PFN, saya bersedia, kalau di luar itu tidak bersedia. Waktu itu berpikirnya sederhana saja, bahwa Indonesia sebenarnya butuh menghidupkan kembali lembaga seperti PFN. Saya sebagai orang swasta waktu itu dalam dunia film memiliki keterbatasan-keterbatasan. Saya, sih, berharap memang terlibat di BUMN menyandang nama negara, kemudian lebih punya peluang dalam melakukan perubahan-perubahan yang lebih signifikan dalam ekosistem perfilman nasional. Kalau kita membaca sejarahnya, PFN khas banget dari zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Republik, sampai Orde Baru. Ada satu benang merah yang terlihat jelas bahwa semuanya mengacu pada kebutuhan negara, pemerintah, untuk memiliki semacam mesin propaganda. Nah, sekarang itu kosong, walaupun kita tidak bisa lagi memakai paradigma propaganda lama, tetapi sebuah negara harus punya strategi kebudayaan melalui film dalam rangka mempropagandakan value atau nilai-nilai penting untuk masyarakatnya. Ini untuk saya pribadi merupakan peluang sekaligus tantangan

Untuk pernyataan tentang ekosistem. Apa yang direncanakan untuk memimpin ekosistem tersebut?

Saya kira, kan, pertumbuhannya sudah baik, ya, sekarang,. Production house sudah pada bagus, karya-karya sudah bagus. Tapi yang menjadi perhatian di Indonesia adalah konsistensi dalam produksi. Teman-teman yang punya materi bagus-bagus terlalu sedikit dan mereka pun terlalu sulit untuk secara kontinu berproduksi, nunggu 2-3 tahun, jadi ada problem di kontinuitas. Walaupun angka produksi kita 150-170 per tahun, tapi yang dalam kacamata kami yang bisa masuk dalam kategori baik dan punya peluang menjadi semacam alat dialog mengenai valueyang baik itu terbatas. PFN harusnya bisa kemudian tidak memproduksi tapi berkolaborasi dengan mereka, coproducing atau cofinancing, atau hal-hal yang lebih mungkin dilakukan badan yang berstatus perusahaan negara.

BUMN diminta untuk bersinergi satu sama lain, apakah itu juga bisa diwujudkan dalamcoproducing dan cofinancing? Mengajak BUMN lain untuk membantu secara financial misalnya?

Belakangan ini, kan, memang isu utama di BUMN itu, konsolidasi. Karena, mereka sekarang juga mengarah pada superholding. Di antara BUMN sendiri tingkat kompetisinya tinggi dan itu yang mau ditata ulang oleh Bu Rini dan Pak Jokowi. Nah, saya kira memang pasar utama untuk PFN adalah BUMN sendiri pertama-tama sebelum kita keluar, karena portofolio ini, kan, dibangun agak lama. Dengan tidurnya PFN sudah lama lalu tiba-tiba dihidupkan kembali itu agak sulit. Tapi kalau dia fokus pada BUMN, paling tidak garansinya lebih jelas sama-sama BUMN. Saya kira itu yang akan kita kerjakan.

Presiden Jokowi mau mengangkat industri kreatif. Bagaimana posisi PFN dalam hal ini dan bagaimana kontribusinya?

Misalnya untuk kebijakan film yang terkait pembinaan dan pendidikan itu ada di Pusbang Film (Pusat Pengembangan-red). Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif-red) mengatur regulasi dan kebijakan yang terkait dengan bagaimana monetizing maupun memperbesar industrinya. Implementatornya yang nggak ada, yang main di lapangan. PFN berposisi di situ sebenarnya. Kenapa kami belakangan ini juga lagi intensif berbicara dengan Pusbang Film dan juga Badan Ekonomi Kreatif, terutama bagaimana mengembangkan lahan kita yang 2,3 hektar di Otista itu menjadi creative hub. Jadi ke depan itu konsentrasinya tidak hanya film, sebenarnya film itu, kan, turunannya macam-macam. Kalau Otista atau Tendean bisa ada investasi untuk itu, saya yakin akan terbang dari segi lokasi saja. Sulit sekali mencari ruang pertunjukan yang baik di Jakarta, masih terbatas. Kalaupun ada pasti mahal. Kenapa Gudang Sarinah juga sekarang laku sebagai alternatif. Studio di tengah kota untuk shooting juga hampir nggak ada. Belum lagi kalau kita bangun berbagai infrastruktur yang menjadikan itu semacam pulau sendiri dalam industri kreatif, di situ ada juga pendidikannya sendiri, nurturing-nya, ada transfer knowledge-nya, ada juga semacam bisnis inkubasinya, ya ,ada bisnis benerannya nanti di sana.

Dari perbincangan tiga lembaga ini apakah sudah terwujud?

Sederhananya begini, yang konkrit dengan Pusbang Film dan Bekraf, kita lagi bicarakan di beberapa negara ada namanya film grant untuk mensubsidi film-film tertentu. Persoalannya, kan, dua lembaga ini punya keterbatasan. Saya, sih, membayangkan ada Pusbang Film, ada Bekraf, ada PFN. Tinggal digabungkan saja, kita bisa bikin skema film yang tepat sehingga itu di-leadoleh PFN dengan support fasilitas dan pendanaan dari baik Pusbang Film maupun Bekraf. Selama ini persoalannya baik di Pusbang Film maupun Bekraf yang duduk di sana juga punya keterbatasan pemahaman mengenai industri ini. Saya, sih, mau menempatkan diri di situ.

Bicara tentang gudang-gudang di Otista, ada penyimpanan karya-karya PFN di masa lalu yang terbengkalai. Ada tidak rencana dari program di PFN sendiri untuk restorasi?

Seminggu saya baru dilantik saya langsung manggil teman-teman dari Yayasan Pengembangan Pusat Film Indonesia dan kawan-kawan untuk melakukan digitizing. Saya juga ngobrol dengan Lab Laba-laba. Nah, sebenarnya melihatnya begini, selama ini arsip atau dokumentasi yang ada itu dilihat sebagai beban cost, harusnya dilihat dibalik gitu, loh. Saya, sih, makanya langsung mengajak kerjasama untuk digitize semua, kemudian sebenarnya masih bisa di-monetize juga, sesederhana jualan footage. Kan, dokumentasi yang ada di PFN bukan hanya film, ada berita, ada report-report, dokumentasi. Seharusnya bisa jadi semacam database program pembangunan Orde Baru. Tapi kemarin sudah dicek, sebelumnya Lab Laba-laba sudah melakukan semacam upaya penyelamatan. Satu ruangan memang sudah ditata secara bagus, tapi saya belum cek lagi. Tapi ini akan menjadi prioritas, sebelum aslinya ktia simpan di tempat yang lebih layak. Sinematek sendiri bukan tempat penyimpanan yang ideal juga. Beberapa ngeri betul itu dilihat. Saya kira itu kalau di-digitize, dibuatkan semacam platform web-nya, orang bisa akses dan bisa membeli. Sebenarnya ini bisa menjadi bisnis juga ke depan. Kalau memang tuntutannya sebagai BUMN harus revenue, harus ada bisnis yang dikembangkan, saya kira itu masih bisa jalan. Ini menjadi prioritas karena ini nggak bisa nunggu.