Kala Masa Jaya Purna

Sumber : http://www.harnas.co/2017/05/19/kala-masa-jaya-purna

Gedung PFN yang menjadi salah satu cagar budaya bernilai sejarah itu, kini tidak lebih dari seonggok gudang.

Pagar bercat biru muda itu berbaur karat. Di sekitarnya, rumput meninggi. Di latarnya, tampak sebuah bangunan seperti gudang tua.

Itulah sekilas tentang Gedung Perum Produksi Film Negara (PFN) yang berada di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur. Berdiri tepat di samping GOR Jakarta Timur, gedung itu seperti dilupakan orang. Padahal, beberapa tahun silam, banyak warga sering berkumpul di sana untuk menonton film.

PFN merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi film. Awalnya PFN merupakan perusahaan atau rumah produksi film milik Belanda yang bernama Algemeene Nederlands Indiesche Film (ANIF) yang berdiri pada 1936. Gedung utama yang saat ini digunakan sebagai kantor staf PFN tetap mempertahankan bentuk awalnya.

Khas bangunan Belanda masih melekat di gedung ini. Jendelanya pun masih bernuansa Eropa zaman dahulu yang dominan berbahan kayu. “Sebelum namanya menjadi Perum Produksi Film Negara, gedung ini sudah berdiri dan digunakan dari masa ke masa,” kata Direktur Utama Perum PFN Abduh Aziz di kantornya, Rabu (17/5).

Menurut Abduh, hanya gedung utama yang bercat putih itu yang bisa dikatakan sebagai cagar budaya, meskipun interior, tembok , kusen, dan sebagainya sudah diperbarui. Gedung itu terakhir direnovasi sekitar 1980-an. Renovasi itu dilakukan bersamaan dengan pembangunan laboratorium film, studio, dan bengkel film.

Saat ini gedung utama PFN sedang diusahakan sebagai cagar budaya. Studio yang sempat menggarap serial film anak-anak Si Unyil pada 1981 itu menyisakan banyak peninggalan yang layak dimuseumkan. Sebagai contoh, kamera analog, boneka-boneka karaketer Si Unyil, dan alat-alat penunjang film lainnya. “Kami ingin sekali sebenarnya, menjadikan gedung ini sebagai museum, tetapi setelah kami mewujudkan perbaikan studio produksi,” ujar Abduh.

Selain gedung utama, terdapat aset PFN yang juga bersejarah yaitu menara atau tandon air setinggi sekitar 10 meter. Tiang menaranya sudah terlihat lapuk, tetapi tetap bisa menahan tong air. Saat ini tandon tersebut sudah tidak aktif lantaran mesin pemompa air juga telah rusak.

Kini, kata Abduh, PFN sudah tidak banyak memiliki aktivitas produksi. Hanya ada satu studio yang kerap disewakan untuk keperluan syuting. “Ada empat studio. Yang masih suka digunakan adalah studio tiga dan studio empat. Studio yang lain jarang digunakan,” katanya.

Studio satu dan dua terletak di bagian belakang dengan luas  total 2,3 hektare. Kondisinya sudah tidak terawat. Sisa-sisa peralatan syuting pun masih tampak di sana-sini seperti kursi-kursi dan peralatan dekorasi. Kondisi studio itu dibiarkan gelap. Atapnya berlubang. Pintu studio sudah lapuk dan tidak dapat lagi dibuka lebih lebar atau ditutup lebih rapat.

Begitu pula saat memasuki laboratorium film yang terletak di tengah kompleks PFN. Laboratorium ini pernah menjadi tempat tersibuk di PFN. Sebab, proses perawatan roll film terpusatkan di laboratorium itu.

Aroma larutan developer dan fixer yang digunakan untuk proses mencuci foto masih tercium. Aroma khas asam seperti cuka ini semakin lebih terasa ketika berada di ruang penyimpanan roll film. Aroma cat juga ikut bercampur karena beberapa waktu lalu PFN mengecat bangunan laboratorium itu untuk keperluan acara Hari Film Nasional.

Cicitan suara tikus sesekali terdengar di laboratorium film PFN siang itu. Suara itu memecahkan kesunyian, di gedung yang lama ditinggal.  PFN selalu menjaga laboratorium agar selalu terjaga dari tangan-tangan usil meskipun tidak digunakan. Oleh karena itu, setiap ruangan dikunci dengan gembok dan rantai.

Di studio penggarapan serial Si Unyil tepatnya di gudang penyimpanan bagian paling belakang terdapat peralatan syuting berupa rumah-rumahan yang digunakan sebagai dekorasi panggung. Peralatan itu dibiarkan staf lantaran khawatir sewaktu-waktu bisa digunakan. Boneka karakter Unyil dan kawan-kawan, sudah diamankan untuk keperluan dokumentasi.

Banyak gedung yang beralih fungsi di PFN. Gedung khusus bengkel film tempat memperbaiki peralatan kini menjadi ruang kosong, dan digunakan sebagai tempat istirahat staf PFN. Gedung studio animasi pun sudah berubah menjadi lapangan bulu tangkis. Sedangkan bioskop yang berada di sisi kiri gedung utama kini berubah menjadi restoran cepat saji. “Jadi restoran itu menyewa kepada kami,” ujar Abduh.

Bukan hanya PFN yang memiliki sejarah tapi kondisinya kini tak terurus. Di Kota Depok, SDN 02 Pancoran Mas 2 juga memiliki nilai sejarah. Berlokasi di Jalan Pemuda, Depok, Jawa Barat, gedung tersebut merupakan situs bersejarah yang sempat terbengkalai.

Pada 1916, bangunan ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak kalangan elite Belanda. Hingga saat ini tidak ada konstruksi bangunan yang berubah. Hanya bangunan di bagian belakang sekolah tersebut yang sudah mengalami moderinisasi. Nuansa Eropa masih melekat di bangunan ini. Bahkan di beberapa kelas ada kursi peninggalan Belanda yang masih bisa digunakan.

Ketua Depok Heritage Community (DHC) Ratu Farah Diba mengatakan, saat ini DHC terus memantau bangunan-bangunan bersejarah di kota itu. DHC aktif mendata dan mengampanyekan keberadaan situs-situs tersebut.

Menurut Ratu, pemilik SDN 02 Pancoran Mas 2 sampai sekarang adalah Yayasan Cornelis Chastelein. Saat ini, status Pemkot Depok masih menyewa kepada yayasan  tersebut. “Pendiri sekolah itu awalnya Cornelis Chastelein, tuan tanah di Depok. Penguasa Depok kala itu. Setelah kekalahan sekutu akhirnya ahli waris menyerahkan hak atas tanah itu kepada para pekerjanya,” katanya.

Selain sekolah, dulu SDN 02 sempat digunakan sebagai barak tentara dan kamp tentara Belanda. Status tanah SDN 02 ini parsekelir yang artinya tanah pribadi yang dimiliki lembaga. “Sehingga kalau pemerintah mau ambil alih tanah itu, ya harus dengan proses ganti rugi,” ujar Ratu.

DHC kerap memberikan sosialisasi dan ikut memantau keberadaan cagar budaya yang masih kerap mengalami kesulitan. Sebab aturan mengenai cagar budaya yang tertuang di UU No 11 Tahun 2010 belum dipahami pemerintah, khususnya pemerintah kota. “Pemkot beranggapan bahwa kalau mau menetapkan situs bersejarah, tanahnya harus milik pemerintah. Padahal tidak. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 dijelaskan hak kepemilikan dan perawatan bisa dimiliki swasta, tapi yang menetapkan tetap pemerintah kota,” katanya.

Di sisi lain, Kota Depok tidak memiliki badan atau lembaga yang  berhak memberikan status cagar budaya. Hal ini menyebabkan DHC terkendala di lapangan. “Kemendikbud harus lebih aktif menyosialisasikan itu. Kalau sebuah cagar budaya terlalu lama dibiarkan, bentuk dan fungsinya dikhawatirkan akan rusak, bahkan hilang,” tutur dia.

Menurut Ratu, DHC telah menemukan sebanyak 53 bangunan yang sudah diinventarisasi Pemkot Depok sebagai cagar budaya. “Baru dua kecamatan yang kami pantau. Kemungkinan masih banyak situs yang belum terdata di kecamatan lain,” katanya.